Lapas Terbuka Kendal Siapkan Agenda Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI

KENDAL – Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan komitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dari korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di awal tahun 2023, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan gerak cepat wujudkan Zona Integritas.

Hadir bersama 52 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kalapas Terbuka Kendal, Rusdedy ikuti penandatanganan dokumen pembangunan zona integritas pada Sabtu (21/01/23) bertempat di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Dandim 0728/Wonogiri Pimpin Upacara 17-An

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin berkesempatan menyaksikan secara langsung penandatanganan dokumen pembangunan ZI. Dalam sambutannya, A. Yuspahruddin menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM diantaranya jaga optimisme dan semangat bekerja sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu, pertahankan capaian prestasi yang diperoleh sebelumnya serta diharapkan dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik.

Baca juga: Pangdam IV/Diponegoro Dampingi Presiden RI Rayakan Lebaran di Yogyakarta

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, Rusdedy merespon cepat dengan memerintahkan jajaran untuk menggelar penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas di Lapas Terbuka Kendal.

“Kami agendakan untuk penandatanganan dokumen pembangunan zona integritas dalam pekan ini, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2023. Tentunya karena ini komitmen bersama, kegiatan akan dihadiri oleh seluruh ASN Lapas Terbuka Kendal, ” ucap Rusdedy, Senin (23/01/23).

Baca juga: Kasdam Mewakili Pangdam IV/Diponegoro Canangkan Kampung Pancasila di Blora

Lebih lanjut Rusdedy menyampaikan bahwa berbekal pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pembangunan zona integritas pada tahun 2023 mempunyai persiapan yang matang. Ia tegaskan jajaran Lapas Terbuka Kendal harus solid dan mempunyai semangat tinggi dalam mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Pembangunan ZI bukan hanya menjadi tugas mandatori yang wajib dilaksanakan, saat ini ZI telah bertransformasi menjadi tugas pokok dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, jajaran Lapas Terbuka Kendal harus tetap kompak dan solid dalam mewujudkan zona integritas, ” tegas Rusdedy.

Baca juga: Kasdam IV/Diponegoro Dampingi Presiden Republik Federal Jerman Ke Borobudur

Dalam pemenuhan data dukung, Rusdedy juga mengingatkan jajaran untuk memperhatikan jadwal dan kalender kerja pembangunan ZI. 

“Perhatikan pedoman dan jadwal dalam menyiapkan data dukung pembangunan ZI. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jadikan hasil survei kepuasan sebagai landasan untuk menciptakan inovasi guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional, ” pungkasnya.

Baca juga: Kodam IV/Diponegoro Gelar Komsos dengan Keluarga Besar TNI

(N.Son/***)